Mahasiswa Kritisi Kinerja DPRD dan Kebijakan Pemerintah
Dalam sesi dialog, beberapa perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis. Ketua GMNI Medan menyoroti lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta menilai banyak kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada rakyat.
“Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara muncul kabar kenaikan gaji anggota dewan. Ini menambah keresahan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Medan mengkritik lemahnya komunikasi DPRD dengan massa aksi. Ia menilai DPRD kerap merespons aspirasi hanya melalui pertemuan daring.
“Kami sesalkan DPRD Medan terkesan menutup diri. Anggaran kinerja DPRD juga perlu diaudit, dan kami menolak tindakan represif aparat terhadap mahasiswa,” katanya.
Ketua HIMMAH Medan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Medan. “Di Medan ada ratusan tempat hiburan malam, tapi yang punya izin hanya lima. Ini jadi masalah serius dan harus segera ditertibkan,” ungkapnya.
Ketua GMKI Medan menekankan agar fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua IMM Medan mendorong agar komunikasi DPRD dengan mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan.
