Ia menegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih dapat diuji melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan.
“Kami menghormati proses hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Yang paling penting adalah seluruh proses dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan alat bukti. Kami juga tetap menghormati hak-hak hukum saudara DT yang masih melekat atas dirinya asas praduga tak bersalah (presumption of innocent)” katanya.
Dalam perkara tersebut, objek tanah yang berada di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, turut menjadi bagian dari materi yang ditangani penyidik.
Berdasarkan uraian dalam perkara, dugaan permasalahan berkaitan dengan surat dan keterangan yang disebut memiliki konsekuensi terhadap kepentingan hukum PT Rapy Ray Putratama. Polda Sumatera Utara sebelumnya menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat yang ditujukan kepada sejumlah perbankan serta Kantor Pertanahan.
PT Rapy Ray Klaim Kerugian Rp5 Miliar
Dari sisi perusahaan yang didampinginya, Sa’i menyebut PT Rapy Ray Putratama mengalami kerugian material yang ditaksir sekitar Rp5 miliar.
