Namun, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut paham tersebut. Mengacu pada UUD 1945, ekonomi Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan.
“Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat, harus menjadi pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola. Pemerintah wajib menjaga kekayaan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Presiden juga menekankan konsep Ekonomi Pancasila sebagai penggabungan antara pasar bebas yang terkontrol dan ekonomi yang direncanakan.
“Ekonomi Pancasila adalah penggabungan yang terbaik dari pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan. Itu Pancasila, harmoni antara pasar bebas dan perencanaan ekonomi,” ujar Prabowo menutup sambutannya.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi pemerintah daerah, termasuk Bobby Nasution, untuk menyelaraskan program pembangunan dengan visi nasional 2025-2029.
