Medan, pelitaharian.id – Ketua DPP Parbetor sekaligus Kordinator Parbetor Johan Merdeka bersama Puluhan abang betor (beca bermotor) unjuk rasa ke Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulauna Lubis, Kamis (23/6/2022) dikawal Mobil Water Canon Polisi siaga di depan Gedung DPRD Medan namun sampai Pukul 13.20 WIB para abang Betor masih menunggu dijumpai Walikota Medan Bobby Nasution.
Terlihat para abang Betor menagih janji Bobby Nasution yang menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan dan menjanjikan Isteri-isteri Abang Betor usaha, namun hingga hari ini belum ada kejelasannya.
Mereka juga mengharapkan kebijakan dilakukan pihak Dinas Koperasi & UMKM Medan dan OPD surat yang berbulan-bulan ada kejelasan dan balasan.
Dalam surat tuntutan aspirasi DPP SATU BETOR (Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor) menyampaikan sikap sebagai berikut diantaranya agar Bobby Nasution merealisasikan janji yang pernah disampaikan di hadapan ratusan abang-abang Betor pada aksi 19 Desember 2021 lalu yang akan membantu isteri-isteri abang Betor. Realisasikan segera janji Bobby Nasution yang akan menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan.
“Alokasi dana yang diberikan Pemko Medan tidak hanya untuk angkutan lain namun juga diberikan bagi parbetor seperti untuk Metro Deli dll,” ungkap Kordinantor Aksi Johan Merdeka,
Sebelumnya Johan menjelaskan, “Betor digunakan membawa spanduk betor adalah adanya iming-iming namun itu boleh saja, kita ingin Betor Angkutan Wisatawan itu, mana!?” tutur Johan.
Sementara Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi IV Edward Hutabarat yang membidangi Kesejahteraan menanggapi hal Parbetor, adalah masalah kita juga.
“Hendaknya dibicarakan dulu baik-baik bersama OPD dan pihak Pemko Medan, agar ada solusi nantinya bisa dituangkan dalam program yang tepat sasaran,” tutur Edward Hutabarat.
Selanjutnya disampaikan Anggota DPRD Edward, sesuai kebutuhan sebanyak 3000 parbetor jumlahnya dalam wadah tersebut, kita akan panggil unsur OPD terkait dalam rapat dengar pendapat agar ada solusi terbaik, hendaknya tetaplah menahan diri agar tidak mau anarkis karena dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab supaya tujuan tercapai nantinya,” tutur Edward.
Selain itu, lanjut Edward, banyak abang-abang betor yang belum mendapatkan program Bantuan Kesejahteraan sosial seperti KIS/JKN,PKH, BPNT, KUBE,KIP,PIP dsb.
“Di dalam UU disebutkan bahwa orang miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara dan sebagian besar abang-abang betor tergolong miskin dengan menyewa rumah, agar mendapat perhatian serius,” tutur Eduward.
Lanjutnya, dirinya juga meminta untuk melakukan evaluasi di Dinas Koperasi dan UKM yang agar tidak ada diskriminasi.
“Kita akan meminta pengalokasian APBD buat peremajaan, perawatan betor seperti Icon lainnya guna terwujudnya Medan Smart City. Selain itu juga meminta Dinas Koperasi dan UKM agar transparan dalam penggunaan anggaran negara termasuk pengadaan bantuan untuk UMKM dan Koperasi,” tandasnya mengakhiri.
Penulis: Arya
Editor: Zultaufik
