Medan, pelitaharian.id – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ditolak keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan itu terlihat saat berlangsungnya Rapat Paripurna, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun di DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD kota Medan, H. Rajuddin Sagala S.Pd.I saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, lantai I gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (12/9/2022).
“Kenaikan harga BBM itu pengaruhnya besar, ketika harganya sudah naik semua harga sembako pun ikut naik, dan yang merasakan efek paling parah itu masyarakat bawah,” katanya.
Untuk itu, sambung Rajuddin, Partai PKS menolak tegas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan gara-gara BBM naik, masyarakat bawah semakin susah dan sulit tingkat kehidupannya,” tukasnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Medan ini, partai PKS selalu memberikan saran konstruktif kepada pemerintah. “Jadi PKS itu bukan ujuk-ujuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM,” terangnya.
Ditambahkan Rajuddin, untuk itu terobosan pemerintah dalam mengurangi penderitaan rakyat terus kita dipertanyakan.
