“Selama ini, masyarakat tidak benar-benar memahami apa itu dewan dan apa itu pemerintah, karena feedback yang dirasakan masyarakat, tidak nyata,” kata Aulia.
Sebab itu, lanjutnya, rapat kerja ini sangat penting karena terkait putusan anggaran untuk tahun berikutnya dan berharap masukan-masukan yang membangun untuk Pemko Medan.
Aulia juga menyampaikan keinginannya kepada DPRD Medan, mengusulkan perda terkait dunia pendidikan. Alasannya, penggunaan dana BOS saat ini sangat merugikan masyarakat, khususnya orang-orang yang tidak mampu, karena terjebak dalam sistem zonasi sekolah.
“Sehingga ada indikasi pihak swasta memanfaatkan dana BOS ini untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Selain sektor pendidikan, Aulia juga menyinggung terkait pengggunaan anggaran agar bisa difokuskan dalam satu wilayah atau dapil, agar pertumbuhan infrastruktur bisa dirasakan dalam proses kepemimpinan 5 tahun.
“Tentunya penerapan dua poin ini mudah-mudahan bisa menginspirasikan bagi kita untuk perubahan Kota Medan, mumpung kita mempunyai pemimpin yang inovatif serta miliki koneksitas dengan pemerintah pusat,” katanya.
