Ini tugas kita bersama agar yang menerima dapat dipastikan tepat sasaran. Saat ini di kementerian sudah ada cek bansos. Ada usulan sanggah, ketika ada ASN yang mendapat bantuan silahkan masyarakat buatkan usul sanggah. Maka ketika hal itu dilakukan maka kami akan cek kembali.
Pada dasarnya yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan bansos itu apalagi layak atau tidak adalah warga atau kepala lingkungan di wilayah masing masing.
Bukan berarti kita tidak boleh memperbaiki data, karena itu amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 ada disebut tentang penangan fakir miskin, paling lambat perbaikan data 2 tahun sekali paling cepat 6 bulan sekali.
“Kita sebagai pengendali di kegiatan itu melalui kegiatan musyawarah kelurahan untuk memberi informasi apa yang harus dilakukan,”terang Deddy.
Disambung oleh Deddy Irwanto lagi, Muskel bukan tanggung jawab dinsos dan itu juga merupakan tanggungjawab mandiri.
“Kami juga sering mengikuti sosperda dewan karena ingin mensosialisasikan tentang DTKS. Permensos No 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data DTKS,”ujarnya.
Bila ada yang susah namun belum pernah mendapatkan bantuan sosial maka agar segera di bawa ke muskel untuk segera didaftarkan pada DTKS.
