“Sehingga dengan adanya Perda maka hak-hak mereka terlindungi,” ucap Hasyim yang didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan Bahrum Ritonga serta Anggota DPRD Medan, Erwin Siahaan.
Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra DPRD Medan yang dibacakan Hj Netty Yuniati Siregar dengan diajukan ranperda ini, maka ada aturan atau payung hukum yang jelas dalam melindungi penyandang disabilitas, karena UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah mewajibkan negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dengan penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, sambung Netty bahwa Fraksi Gerindra memandang Raperda ini sebagai bentuk upaya nyata mewujudkan hak konstitusional penyandang disabilitas di kehidupan nyata khususnya di Medan.
Sebagaimana penjelasan pengusul DPRD Medan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2019, jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, dari jumlah tersebut terdapat penyandang disabilitas sebanyak 790 jiwa, lanjut usia dan fakir miskin 65.362 jiwa.
Sementara itu, data penyandang disabilitas Kota Medan sebanyak 248.068 jiwa dengan rincian usia 65-64 berjumlah 93.267 jiwa, usia 65-69 berjumlah 69.596 jiwa, usia 70-74 berjumlah 44.007 jiwa dan diatas 75 tahun berjumlah 41.193 jiwa.
