MEDAN, pelitaharian.id – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan pentingnya transformasi kesiapsiagaan bencana dari sekadar seremoni menjadi gerakan konkret berbasis masyarakat saat memimpin Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 di Lapangan Avros, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (26/4/2026).
Dalam amanatnya, Zakiyuddin menekankan bahwa Kota Medan harus belajar serius dari pengalaman dua tahun banjir berturut-turut yang telah menjadi alarm keras terhadap lemahnya sistem mitigasi dan pengelolaan lingkungan. Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada November 2025 menjadi peristiwa paling parah yang pernah ia saksikan, bahkan lebih buruk dibandingkan kondisi banjir pada 2024.
“Banjir besar November 2025 adalah yang terparah sepanjang hidup saya. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai November 2026 kita kembali menghadapi situasi serupa tanpa kesiapan yang lebih baik,” tegas Zakiyuddin.
Apel HKB 2026 dihadiri Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kwartir Cabang Pramuka Kota Medan, Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), relawan STIKes Mitra Husada, Palang Merah Indonesia (PMI), serta para camat dan kepala lingkungan se-Kota Medan.
Zakiyuddin menyoroti bahwa posisi geografis Medan yang dikelilingi sejumlah sungai semestinya menjadi keuntungan ekologis, namun justru berubah menjadi ancaman akibat buruknya tata kelola drainase, parit tersumbat, serta aliran sungai yang tidak optimal.
“Kita harus betul-betul merenungkan kenapa ini terjadi. Dari tiga provinsi yang terdampak, hanya kota besar di Sumatera Utara, yakni Medan, yang terendam. Artinya ada yang salah pada sistem aliran sungai kita,” ujarnya.
Ia juga mengindikasikan persoalan banjir tidak semata berasal dari kawasan inti kota, tetapi berkaitan dengan kondisi daerah hulu yang memengaruhi distribusi aliran air menuju Medan.
Dalam upaya penguatan mitigasi berbasis wilayah, Zakiyuddin memberikan perhatian khusus kepada Kepala Lingkungan (Kepling). Ia menilai kepling merupakan ujung tombak yang paling memahami kondisi riil masyarakat dan infrastruktur lingkungan.
“Masih banyak parit kita tersumbat. Bagaimana air mau mengalir ke sungai kalau paritnya saja tidak beres. Kepling inilah yang paling tahu kondisi itu,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Zakiyuddin juga menilai rendahnya kesadaran masyarakat saat menghadapi banjir menjadi persoalan serius. Ia mengungkapkan bahwa saat banjir besar sebelumnya, banyak warga tidak segera mengungsi karena tidak memperkirakan ketinggian air akan meningkat drastis.
Untuk itu, Pemko Medan mendorong sistem peringatan dini sederhana namun efektif, seperti penggunaan kentongan, sirene, dan corong suara rumah ibadah. Pada HKB 2026, simbol kesiapsiagaan tersebut diwujudkan melalui pemukulan kentongan serentak pada pukul 10.00 WIB.
“Kita berharap kentongan-kentongan ini ada di setiap lingkungan. Begitu ada bencana, masyarakat bisa segera diberi tahu melalui corong masjid maupun kentongan,” kata Zakiyuddin.
