Medan, pelitaharian.id – Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur mengapresiasi kerja cepat dari Polrestabes Medan dan Polsek Pancurbatu dalam meringkus pelaku penusukan Direktur Keuangan dan Direktur Operasional PT PND, anak perusahaan milik PTPN II.
“Kejadian ini sangat mengejutkan. Kasus penusukan Direksi anak perusahaan PTPN II ini, tidak boleh dibiarkan karena akan memancing sikap anarkis lanjutan. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 bukan hukum rimba,” ujar Sugianto Makmur kepada wartawan, Minggu kemarin di Medan.
Di menyebutkan, dalam penyelesaian tanah HGU ataupun Eks HGU PTPN II memang cukup pelik, karena tanah- tanah tersebut banyak digarap masyarakat. Dengan berbagai alasan, mereka masuk ke tanah PTPN II. “Masyarakat harus menyadari bahwa HGU dan Eks HGU PTPN II yang masih berlaku, berarti tanah tersebut adalah aset negara. Tidak serta merta karena digarap menjadi milik penggarap. Semuanya masih tercatat sebagai aset negara,” ujarnya.
Dalam skema penyelesaian eks HGU, katanya lagi, semua pihak sedang bekerja keras supaya dengan semangat Landreform, semua pihak bisa mendapatkan rasa keadilan. “Karena itu, kita mendorong agar ada musyawarah mufakat bukan tindakan anarkis. Lagipula, disinyalir ada keterlibatan mafia-mafia tanah yang memodali penggarap untuk menguasai fisik tanah. Bila murni untuk masyarakat, maka sudah sesuai dengan semangat Landreform, tapi kalau untuk perusahaan besar, tidak tepat”, tambah Sugianto Makmur.
