MEDAN, pelitaharian.id – Upaya Pemerintah Kota Medan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat kembali ditegaskan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat bertemu warga dalam kegiatan Sapa Warga di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5/26). Dalam forum dialog tersebut, persoalan pelayanan e-KTP, penerangan jalan, bantuan sosial hingga peredaran narkoba menjadi topik utama yang disampaikan masyarakat.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pencetakan e-KTP. Warga berharap proses pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menjelaskan bahwa Pemko Medan telah mengambil langkah untuk mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP ke tingkat kecamatan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
“Saya mengubah kebijakan dengan mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP di Kecamatan”, kata Rico Waas saat menjawab pertanyaan warga.
Menurutnya, kebijakan sebelumnya yang memusatkan pencetakan e-KTP di satu lokasi menimbulkan berbagai kendala bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Warga harus meluangkan waktu lebih banyak dan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Di hadapan masyarakat, Rico Waas menggambarkan kondisi yang selama ini dialami sebagian warga ketika mengurus e-KTP.
“Bayangkan, ada masyarakat kita yang terpaksa mengambil cuti kerja satu harian penuh dan rela gajinya dipotong hanya untuk mengurus KTP. Sudahlah jauh, belum tentu selesai hari itu juga, dan besoknya disuruh datang lagi. Ini adalah masalah,” tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa layanan cetak e-KTP di kecamatan saat ini telah berjalan di tujuh wilayah, yakni Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan dan Medan Denai.
Pemko Medan, lanjutnya, menargetkan seluruh kecamatan dapat melaksanakan layanan serupa sebelum akhir tahun, termasuk Kecamatan Medan Perjuangan.
“Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya, saya jamin tahun ini semuanya sudah bisa cetak KTP di kantor kecamatan masing-masing. Pikiran saya, warga bisa titip berkas pagi hari sambil berangkat kerja, sorenya tinggal diambil. Jadi kehidupan dan kerja masyarakat kita bisa lebih efektif,” ungkapnya yang disambut antusias warga.
Selain layanan administrasi kependudukan, persoalan penerangan jalan umum juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Sejumlah warga mengaku masih menghadapi kondisi lingkungan yang minim penerangan.
Ratna Simanjuntak menyampaikan bahwa kawasan tempat tinggalnya belum memiliki penerangan jalan yang memadai selama hampir 20 tahun. Keluhan serupa juga diutarakan Vivi yang menilai minimnya lampu jalan membuat lingkungan mereka rawan tindak pencurian.
Merespons laporan tersebut, Rico Waas meminta Dinas Perhubungan bersama pihak kelurahan segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah penanganan apabila ditemukan lampu jalan yang belum tersedia maupun yang tidak berfungsi.
“Pak Kadis, mohon segera dicek bersama lurah setempat. Jika memang belum ada penerangan ataupun ada lampu yang tidak berfungsi, segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.
Dalam dialog itu, warga juga menyoroti persoalan narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar. Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum semakin memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkotika.
Menjawab aspirasi tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan terus berkoordinasi dengan unsur Forkopimda dan kepolisian dalam upaya memerangi peredaran narkoba.
“Kami bersama Kapolrestabes dan Forkopimda berkomitmen memberantas narkoba. Penangkapan terus dilakukan untuk menjaga masyarakat. Namun kami juga membutuhkan bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan partisipasi masyarakat. Selain penegakan hukum, kegiatan positif bagi generasi muda juga perlu diperbanyak sebagai langkah pencegahan.
Pada kesempatan yang sama, Rico Waas turut menjelaskan program digitalisasi bantuan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
“Kami diperintahkan untuk membuat digitalisasi bansos agar bantuan sosial itu benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Seluruh bantuan disesuaikan dengan desil yang tepat, misalnya desil 1 dan desil 2, sehingga tidak ada lagi problem di lapangan di mana warga yang tidak sesuai justru mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah tersebut, Rico Waas kembali menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat sebagai sarana mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Sapa warga kita inilah komunikasi dua arah kita antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga terbuka dalam kritik dan saran. Apapun permasalahan-permasalahan, mari kita selesaikan bersama dengan dialog-dialog, ya kita selesaikan di jalan tengah yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa semangat kekeluargaan harus terus dijaga agar berbagai tantangan pembangunan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Kekeluargaan kita tetap kita bangun, keakraban kita tetap kita bangun. Apapun permasalahannya, pelan-pelan kita cari jalan keluarnya,” tambah Rico Waas.
Melalui kegiatan Sapa Warga tersebut, Pemko Medan berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat sehingga berbagai kebutuhan dan persoalan warga dapat ditangani secara lebih cepat, tepat dan efektif.
