“Kami saja anggota dewan berlangganan koran di rumah, karena informasi dan keluhan masyarakat kami ketahui dari koran. Soal adanya media online itu sah-sah saja, tapi media cetak masih sangat diperlukan. Kami saja masih butuh koran, kok pemko tidak,” ungkapnya.
Dia menegaskan, jika pemko terang-terangan menyatakan tidak mau lagi melanggani koran, itu sama saja merendahkan marwah Pers. Koran adalah media informasi dan edukasi, makanya media adalah garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Perusahaan suratkabar telah ikut “berkeringat” berjuang membantu dan mendukung pembangunan pemerintah.
“Lewat pemberitaan di koran, terbukalah cakrawala berfikir masyarakat, sehingga tidak jarang orang tamat sarjana karena mengambil koran sebagai referensi dalam tesisnya. Perusahaan surat kabar sudah ikut berjuang membangun bangsa, kok pemko tidak menghargainya. Presiden Joko Widodo saja merangkul semua media, tapi justru pemko mengambil kebijakan yang salah,” ungkapnya.
Tumanggor berharap Wali Kota-Wakil Wali Kota Bobby Nasution-Aulia Rahman setelah dilantik nanti harus meninjau kredibilitas pejabat-pejabat pemko dan mengganti orang-orang yang alergi dengan media massa. “Saya yakin, anggaran pemko sanggup untuk pengadaan koran, walaupun masa pandemi Covid. Kenapa waktu pembahasan anggaran itu tidak terus terang, masih banyak anggaran yang tidak perlu bisa kita alihkan untuk koran. Anggaran tidak jadi alasan, tapi saya melihat pemko sudah tidak lagi menghargai marwah pers,” tegasnya. (jd)
