Perkara perdata tersebut juga berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn tertanggal 25 Juni 2026 mengenai perkara tindak pidana pemalsuan surat yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Melalui gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, PT TSI meminta pertanggungjawaban hukum terkait pencatatan kewajiban kredit yang menurut pihak perusahaan berasal dari transaksi yang tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh PT TSI.
PT TSI menyatakan tetap menghormati seluruh tahapan persidangan dan akan menyampaikan fakta serta bukti yang dimiliki sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
