Diakuinya, secara teknis kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sampai saat ini belum ada masalah, Kementerian tentunya akan segera berkerja jika semua persiapan lahan sudah siap.
“Pola yang dipakai akan ditindaklanjuti . Intinya masyarakat akan membentuk koperasi dengan maksud untuk memadukan lahan warga menjadi satu. Jika sudah menjadi koperasi akan menjadi satu klaster baru yang pengelolaannya bisa dilakukan dengan mudah. Jadi di sana tidak muncul konflik sosial,” pungkas M.Tahang seraya mengaku dalam waktu dekat BPBAP akan segera berkantor di kabupaten Aceh Timur dalam upaya mempercepat proses pembangunan kawasan udang ini. (Mukhsin)
