Medan, Pelitaharian.id – DPRD Kota Medan mendukung usulan warga yang meminta dilakukan tes urine terhadap juru pakir (Jukir) yang kerap membuat gaduh. Tes urine itu pun diminta menjadi syarat untuk merekrut jukir.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, dia sepakat untuk dilakukan tes urine dan membuat persyaratan menjadi jukir. Selain itu perlu membuat pembekalan dan penyuluhan terhadap para jukir.
“Saya sepakat, saya menyarankan juga perlu dibuat persyaratan menjadi jukir, termasuk di antaranya tes urine, juga perlu juga dibuat pembekalan dan penyuluhan terhadap jukir ini,” kata Syaiful Ramadhan kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Dia pun meminta Dishub agar lebih peka terhadap persoalan yang kerap terjadi di lapangan. Dan melakukan pencegahan sedini mungkin.
“Dishub harus peka terhadap persoalan-persoalan yang sering terjadi di lapangan, sedini mungkin melakukan upaya-upaya pencegahan,” ujarnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah juga mendukung dilakukannya tes urine sebagai bentuk antisipasi. Sehingga menurut dia tes urine tidak salah dilakukan oleh Dishub Medan.
“Tes urine adalah sesuatu yang tidak ada salahnya untuk dilakukan, karena itu adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik, jadi menurut kita Dishub tidak ada salahnya melakukan tes urine itu selama itu untuk hal baik,” sebut Afif Abdillah
Jika ditemukan ada jukir yang positif, Afif meminta untuk dilakukan upaya penyembuhan. Sebab menurutnya sebagai pelayan masyarakat, jukir harus dalam keadaan sadar.
“Kalau memang ada yang terbukti positif, bukan berarti kita harus mencap buruk, kita harus menyembuhkan mereka. Mungkin saja mereka sudah ingin keluar dari situ tapi belum bisa, jadi kita ambil pendekatan kemanusiaan aja,” ucapnya.
“Artinya yang melayani masyarakat kan harus yang sadar, yang bisa melayani dengan akal sehat, dan kalau ada yang terbukti positif narkoba maka tanggung jawab kita untuk menyembuhkan mereka,” imbuhnya.
Respon yang hampir serupa juga datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar. Dia juga mendorong tes urine menjadi satu persyaratan untuk mendapatkan izin menjadi jukir.
“Kalau itu yang menjadi dasarnya, saya rasa ada baiknya dilakukan, sehingga menjadi persyaratan juga untuk menjadi orang yang memegang izin jukir,” jelas Parlindungan Sipahutar.
Selain tes urine, dia juga mendorong agar jukir juga diberi bekal pemahaman tentang lalu lintas. Keberadaan jukir diharapkan jangan justru menjadi faktor penyebab kemacetan.
“Sebenarnya banyak yang harus kita minta, pemahaman tentang lalu lintas, jangan ada jukir malah makin macet, justru kita berharap dengan adanya jukir ini ada suasana yang nyaman bisa membantu memperlancar lalu lintas,” tutupnya.
Sebelumnya, warga Medan bernama Jessy Fransiska yang sebelumnya terlibat cekcok dengan jukir di Jalan Brigjend Katamso, Medan meminta agar para jukir di Medan dites urine. Hal ini dikarenakan banyaknya jukir di Medan yang menurutnya bersikap arogan dan bikin gaduh.
Hal itu disampaikan Jessy saat dihubungi wartawan perihal hasil mediasi antara dia dan jukir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Medan. Jessy mengatakan, Kota Medan harusnya lebih selektif lagi dalam mempekerjakan jukir, dia juga meminta agar dilakukan tes urine kepada setiap jukir di Medan.
“Harusnya diperketat lagi sih, dan alangkah bagusnya diperlukan tes urine untuk jukir-jukirnya semua,” kata Jessy Fransiska, Kamis (12/1) kemarin.
