Dalam hal ini Fraksi Golkar DPRD Medan, berharap agar Pemko Medan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan melekat terhadap wajib pajak dan wajib retribusi guna meningkatkan transparansi dan optimalisasi dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari pembagian laba BUMD supaya dapat lebih dioptimalkan terutama dari PUD Pasar Kota Medan yang dinilai masih jauh dari yang diharapkan.
Dalam pandangan Fraksi Golkar DPRD Medan, juga mengingatkan PUD Pasar Kota Medan yang saat ini mengelola 54 Pasar, sehingga seharusnya dapat lebih banyak dan optimal kontribusi terhadap PAD Kota Medan.
Dan tidak PUD Pasar Kota Medan semata namun juga BUMD maupun OPD lainnya bisa mendongkrak PAD Kota Medan pada 2023.
Diakhir pembacaannya, Mulia Rambe mengatakan segera menyusun teknis pelaksanaan sehingga hal-hal yang telah disepakati bersama dalam Rancangan APBD Tahun 2023 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Ditegaskan nya, bahwa Fraksi Golkar DPRD Medan mendukung Pemko Medan dalam berupaya untuk mengusulkan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui sumber dana selain APBD, mengingat pembangunan infrastruktur yang baik merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
