Memasuki sesi diskusi, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari administrasi kependudukan hingga bantuan sosial. Salah satu warga menanyakan kemungkinan perbaikan data keluarga yang tidak mencantumkan nama ayah.
“Apa bisa dikembalikan lagi nama orang tua di KK, Pak?” tanya seorang peserta.
Keluhan lain datang dari warga terkait penghentian bantuan PKH yang sebelumnya diterima.
“Tahun lalu saya dapat PKH, tapi tahun ini nama saya tidak terdaftar lagi,” ujar warga lainnya.
Menjawab hal itu, Godfried menjelaskan bahwa penyaluran PKH bersifat dinamis dan bergantung pada hasil verifikasi data.
“Tidak otomatis setiap tahun menerima PKH. Ada penilaian berdasarkan kondisi ekonomi dan data dari BPS,” terangnya.
Selain isu sosial, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur lingkungan seperti jalan rusak, minim penerangan, hingga drainase yang tidak berfungsi optimal dan memicu banjir. Bahkan, terdapat laporan mengenai kebocoran pipa air bersih yang dinilai membahayakan kesehatan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Godfried menyatakan akan mengoordinasikan dengan dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
