Politisi Gerindra ini juga menyayangkan jika kondisi ini bisa terus terjadi tanpa ada pengawasan dari Pemerintah.
“Seluruh wilayah di Kota Medan harus terus di monitor, termasuk yang ada di dalam Komplek perumahan. Sebab, banyak laporan terkait PBG itu dari pembangunan perumahan,” jelasnya.
Kedepannya, Haris juga berharap kepada masyarakat bisa dengan tertib dan patuh untuk terlebih dahulu mengurus izin sebelum melakukan pembangunan.
“Kita berharap masyarakat patuh terhadap peraturan yang ada. Hanya saja terkadang hal ini bisa terjadi karena kecemburuan. Misalnya, ada masyarakat yang memiliki izin PBG dan tidak memiliki izin, namun keduanya bisa membangun. Hal seperti itu yang harus diantisipasi Pemerintah,” pungkasnya.
