Medan, pelitaharian.id – Sumatera Utara butuh perhatian serius dari Presiden RI Joko Widodo, terutama dalam memenuhi stok vaksin dan bangkitkan ukm (usaha kecil mikro) yang terdampak covid-19.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi ADPRD Sumut Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (17/9/2021) di ruang keejanya gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
Menurutnya, salah satu bentuk perhatian Presiden dengan mengunjungi daerah-daerah, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/9/2021). “Kita mengapresiasi kehadiran Pak presiden di Sumut, hanya saja kunjungan itu terlalu singkat, alangkah baiknya kunjungan itu minimal 3 hari, sehingga bisa melihat kondisi masyarakt Sumut dan beberapa daerah di sumut butuh perhatian serius dalam pembangunan,”katanya.
Apalagi para pelaku usaha ukm terdampak kebijakan ppkm covid-19 sejak Juli kemarin, lanjut Hendro, menganggap kunjungan Presiden Jokowi ke Sumut terlalu singkat, karena di Sumut ada 33 kabupaten/kota butuh perhatian serius dari kepala negara khususnya terhadap pelaku usaha kecil mikro terdampak PPKM mikro darurat kemarin, seperti memberi modal tambahan pada para pelaku ukm di pandemi saat ini.
Politisi PKS ini menyebutkan, beberapa hal yang diharapkan masyarakat Sumut dari kunjungan Presiden Jokowi yang perlu diperhatikan dan menjadi agenda Presiden, yakni terkait menipisnya ketersediaan atau stok vaksin di Sumut. Padahal Surat Gubsu beberpa bulan lalu meminta tambahan 200.000 vial dosis setara dengan 2 juta dosis vaksin, tapi masih belum signifikan kiriman dari Kemenkes tiba di Sumut, dibanding jumlah penduduk Sumut 14,8 juta jiwa.
“Artinya masyarkat masih mengantri, jika ada lembaga atau institusi yang mengadakan vaksin, seperti beberapa bulan lalu berakibat memunculkan kerumunan massa dan lain lain. Menghindari situasi kondisi ini, Pak Presiden harus bisa memenuhi permintaan vaksin untuk masyarakat sumut,” kata annggota DPRD Sumut dari dapil Sumut XII.
Karena, kata Hendro lagi, penggunaan vaksin ini memiliki tujuan menciptakan herd immunity di Indonesia, khususnya di Sumut. Berdasarkan teori, untuk mencapai kondisi herd Immunity diperlukan sebanyak 70 persentase populasi yang memiliki imunitas.
“Dengan efikasi sinovac yang sebesar 65 persen dan target jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin 10,360 juta jiwa warga Sumut, maka jumlah imunitas yang sebenarnya didapatkan sebesar 6,734 juta jiwa. Angka tersebut belum cukup untuk mencapai kondisi herd immunity,” katanya.
Menurut Hendro Susanto, herd Immunity akan terbentuk jika target pemberian vaksin masih di dalam durasi imunitas terjadi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan imunitas alami dari Covid-19 tergolong singkat. “Melihat kondisi Sumut saat ini, cukup sulit untuk mencapai herd immunity terjadi,” katanya.
Terkait infrastruktur kesehatan di Sumut, Wakil ketua FPKS DPRD Sumut ini juga harus menjadi perhatian serius presiden. Saat ini ada 2 daerah di Sumut yang masih dalam kategori PPKM level 4, salah satunya Madina (Mandailing natal) belum ada alat PCR, sehingga pertambahan kasus positif setiap harinya cukup signifikan. Kabupaten tersebut harus diberikan perhatian yang serius dalam hal upaya menurunkan laju covid-19.
Skenario ke depan, menurutnya, pandemi akan berlangsung cukup lama hingga fatalitas penyakit Covid-19 akan menurun dan akan menjadi flu musiman. Hal ini mirip dengan adanya flu Spanish yang sebenarnya sampai saat ini juga masih bersirkulasi. Untuk itu, selayaknya strategi intervensi keju Swiss diperlukan dengan berbagai intervensi, agar mereduksi kasus Covid-19. Seperti yang sudah di lakukan bersama adalah penggunaan vaksin serta protokol kesehatan yang baik.
“Strategi 3M, 3T, mereduksi mobilitas dan vaksinasi harus terus berlangsung agar angka kasus Covid-19 dapat terkendali. Langkah ini harus selaras dilaksanakan bersama, baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Provsu, kepala daerah di 33 kabupaten/kota se Sumut dan masyarakat, sehingga penularan Covid-19 di Sumut dapat dikendalikan,”harapnya.
