Medan, Pelitaharian.id – Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menolak wacana penundaan Pemilu 2024, karena tidak hanya akan menguras waktu, tapi juga energi dan Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi wacana tersebut.
“Presiden Jokowi harusnya bersikap tegas menyikapi adanya wacana penundaan Pemilu 2024, karena akan menguras energi, terlebih lagi dalam kondisi bangsa yang saat ini masih mengalami pandemi Covid-19,” kata Hendro kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Politisi PKS ini menegaskan, pihaknya menolak wacana penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sikap itu sesuai hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS ke-VI yang berlangsung pada Januari 2022.
Menurut Ketua Komisi A ini, penundaan Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi negara RI, bahwa dalam UUD NRI 1945 Pemilu Presiden dilakukan 5 tahun sekali, sehingga, PKS menentang wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. “Usulan atau wacana mengenai penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian dan kontraproduktif bagi demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Hendro, sebaiknya bangsa ini fokus dalam pemulihan ekonomi rakyat, anak-anak bisa sekolah kembali, bahan sembako tidak mahal dan tidak susah. “Sekarang ini masyarakat lagi susah, beberapa sembako harganya luar biasa dan susah diperoleh, angka pengangguran bertambah di masa pandemi ini, rakyat yang tidak mampu masih banyak yang belum dapat JKN-KIS,” ujarnya. (cut)