“Nanti setelah acara ini, kepling bersama dinas terkait langsung ke lokasi. Yang dibantu Pemko adalah dari pipa induk sampai depan rumah. Dari meteran ke dalam rumah itu tanggung jawab warga,” jelasnya.
Perwakilan Dinas SDA BMBK Kota Medan yang hadir mencatat sedikitnya empat titik usulan perbaikan jalan dan drainase dari warga. Mereka menyatakan akan melakukan survei lapangan dan mengusulkan penanganan sesuai hasil kajian teknis, termasuk terkait banjir yang disebut dipengaruhi hujan kiriman.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan menegaskan bahwa warga yang belum memiliki BPJS tetap bisa mendapatkan layanan gratis di puskesmas. Untuk kasus rujukan ke rumah sakit, pihak rumah sakit akan membantu proses pendaftaran UHC sesuai prosedur.
Dari sisi administrasi kependudukan, perwakilan Dinas Dukcapil menjelaskan bahwa sentralisasi pencetakan KTP di tiga lokasi dilakukan untuk mempercepat layanan satu hari selesai. Meski demikian, masukan agar layanan kembali didekatkan ke kecamatan dan kelurahan akan disampaikan ke pimpinan sebagai bahan evaluasi.
Usai acara, Godfried Effendi Lubis kembali menekankan pentingnya pemerataan layanan dasar bagi warga. Ia menyebut jumlah penduduk Kota Medan yang hampir mencapai tiga juta jiwa membutuhkan sistem pelayanan yang lebih dekat dan efisien, terutama bagi warga lanjut usia dan berpenghasilan rendah.
