Kekurangan Pekerjaan dan Dugaan Rekayasa Dokumen
Dalam persidangan, JPU memaparkan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi dengan pelaksanaan di lapangan. Sejumlah pekerjaan disebut tidak dilaksanakan atau volumenya kurang, sehingga terjadi selisih pembayaran.
Di sisi lain, dokumen administrasi menunjukkan seolah-olah kedua pekerjaan tersebut telah diselesaikan sepenuhnya atau mencapai 100 persen.
Jaksa juga mengungkap dugaan adanya commitment fee dalam pelaksanaan proyek. Menurut uraian penuntut umum, besaran yang dikenakan kepada William Leo mencapai 20 persen untuk Dinas Perkim dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Budiman Gultom, dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran untuk kedua kegiatan tersebut, disebut tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia juga diduga memerintahkan Tohom P Silaban, yang ketika itu menjabat Sekretaris Dinas PRKPD/Perkim Taput, untuk menghubungi William Leo alias Wawa, yang saat itu merupakan Bendahara DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Sumatera Utara.
Selain itu, jaksa memaparkan adanya dugaan pengaturan proses pengadaan. Budiman disebut memerintahkan PPK menggunakan skema Penunjukan Langsung (PL), yang menurut penuntut umum diduga hanya menjadi formalitas karena perusahaan pemenang telah ditentukan sebelumnya.
