Padahal 100 anggota dewan memiliki tunjangan komunikasi sebesar Rp21,6 miliar setiap tahunnya dialokasikan di APBD Sumut. Perinciannya setiap anggota dewan memperoleh “jatah” sebesar Rp18 juta/bulan atau Rp216 juta/tahun, yang kegunaannya untuk biaya pulsa hp (handphone), biaya komunikasi dengan rakyat, publikasi dan lain sebagainya. Namun kenyataanya, dari 100 anggota dewan, hanya 10-15 persen yang melakukan komunikasi, publikasi dan sosialisasi terkait kinerjanya melalui media massa. Selebihnya mempublikasikannya melalui akun facebooknya maupun instagramnya. (cut)
