Di sisi lain, kementerian menyampaikan bahwa saat ini masih berlangsung proses penataan dan identifikasi aset lintas instansi untuk memastikan kejelasan status kepemilikan. Untuk tahun anggaran 2026, program yang tersedia masih difokuskan pada pembangunan rusun baru, sementara revitalisasi belum masuk dalam agenda.
Pemko Medan juga memaparkan kondisi hunian rusun yang telah berjalan, dengan tingkat keterisian antara 50 hingga 85 persen. Sebagian besar penghuni berasal dari kalangan nelayan yang tinggal di wilayah pesisir utara kota.
Namun demikian, tidak sedikit warga yang masih enggan menempati rusun karena mempertimbangkan jarak yang dinilai kurang strategis terhadap lokasi kerja mereka di laut. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan hunian vertikal tersebut.
Sebagai solusi, pemerintah kota mengusulkan perluasan segmentasi penghuni. Ke depan, rusun diharapkan tidak hanya dihuni nelayan, tetapi juga tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang terdampak banjir.
Dengan langkah percepatan yang tengah dilakukan, Pemko Medan optimistis seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi. Koordinasi lintas instansi pun terus diperkuat agar pembangunan rusun Seruwai dapat segera memasuki tahap penetapan lokasi dan dilanjutkan ke pelaksanaan proyek.
