Kuasa Hukum Minta Bukti Kepemilikan Ditunjukkan
Di sisi lain, kuasa hukum Zulkarnain, DR. M. Sai Rangkuti, SH, MH, menyoroti aspek legalitas atas bidang tanah yang menjadi sumber persoalan.
Ia mengatakan, dokumen resmi berupa SHM yang diterbitkan BPN Medan menjadi dasar kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri bangunan. Dalam dokumen tersebut, salah satu batas bidang tanah disebut berupa gang atau jalan.
Menurut Sai Rangkuti, persoalan seharusnya dapat diperjelas dengan memeriksa dokumen kepemilikan masing-masing pihak. Ia juga menyebut adanya bangunan tembok yang didirikan anak-anak Dalil Maha di atas badan jalan atau gang serta bagian parit.
“Jika ada yang merasa gang/jalan itu adalah miliknya, kan tinggal menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Tak perlulah harus memprovokasi lewat medsos segala, tunjukkan saja keabsahan kepemilikan tanah, agar jangan sampat terjadi hoax ataupun fitnah”, tutup DR. M. Sai Ranguti, SH, MH.
Lurah Tunggu Jawaban BPN dan Instansi Teknis
Sementara itu, Lurah Sei Agul Adhe Kurniawan memberikan penjelasan terpisah terkait posisi pemerintah kelurahan dalam persoalan tersebut.
Adhe mengaku telah mencermati SHM yang diperlihatkan Zulkarnain. Dari dokumen itu, menurutnya, memang terdapat keterangan mengenai batas tanah berupa gang atau jalan.
Namun, untuk memastikan status dan keberadaan gang tersebut secara administratif maupun teknis, pihak kelurahan masih menunggu jawaban dari instansi terkait. Surat telah disampaikan kepada BPN Medan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemko Medan.
Langkah tersebut dilakukan agar persoalan tidak hanya dilihat dari klaim masing-masing pihak, tetapi memperoleh penjelasan berdasarkan dokumen dan keterangan resmi pemerintah.
“Selain keabsahan dan legalitas kepemilikan tanah, saya juga tengah menunggu penjelasan dari instansi teknis. Biar nantinya warga saya dapat menerima isi dokumen resmi pemerintah tentang keberadaan dan satus gang/jalan tersebut:, ucap Adhe Kurniawan.
Dengan demikian, titik persoalan saat ini tidak hanya berkaitan dengan wacana mediasi Rp45 juta. Kejelasan mengenai status gang/jalan dan batas bidang tanah menjadi bagian penting yang masih menunggu verifikasi dari lembaga berwenang.
Keterangan resmi BPN Medan dan instansi teknis Pemko Medan nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi para pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
