Medan, pelitaharian.id – Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyampaikan desakan keras kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dari jabatannya. Desakan ini muncul sebagai respons atas kegagalan dan kelalaian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam mengawal dan mengurus kerusakan lingkungan masif yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat. BEM SI menilai, kasus KEK Lido adalah bukti nyata buruknya manajemen lingkungan di bawah kepemimpinan saat ini.
Permasalahan di KEK Lido telah menjadi sorotan publik setelah proyek pembangunan di kawasan tersebut diduga kuat menyebabkan sedimentasi parah dan hilangnya sebagian besar badan air Danau Lido. Aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan di hulu sungai ditengarai tidak mengelola air larian hujan (run off) dengan baik, sehingga lumpur dan sedimen terbawa langsung ke danau, menyebabkan pendangkalan luar biasa dan menyusutkan luas Danau Lido.
Meskipun KLH telah mengambil langkah penyegelan proyek dan menghentikan sementara aktivitas konstruksi, BEM SI memandang bahwa tindakan tersebut sudah terlambat dan bersifat reaktif, bukan preventif. Kegagalan ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol KLH sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Proyek berskala besar seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan lingkungan yang lebih ketat sejak awal, bukan setelah kerusakan terjadi.
