Berita Utama

3 Laporan di Polda Sumut Belum Tuntas, Dr. M. Sa’i Rangkuti Soroti Nasib Tiga Anak Kliennya yang Terkatung-katung karena Terlapor MDS, Anak Tokoh Agama Besar Dinilai Tidak Kooperatif

×

3 Laporan di Polda Sumut Belum Tuntas, Dr. M. Sa’i Rangkuti Soroti Nasib Tiga Anak Kliennya yang Terkatung-katung karena Terlapor MDS, Anak Tokoh Agama Besar Dinilai Tidak Kooperatif

Sebarkan artikel ini

Kuasa hukum CHN menyebut mediasi yang turut melibatkan Wakapolda Sumut belum menghasilkan kesepakatan. Perhatian utama diarahkan pada kepastian pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak bagi tiga anak.

Suasana saat pelapor didampingi kuasa hukum Dr. M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H. (kanan) dan Nirmala Indraloka, S.H. (kiri) usai membahas perkembangan tiga laporan yang masih berproses di Polda Sumatera Utara, Medan, Jumat (19/6/2026). (pelitaharian.id/Foto: Ist)

MEDAN, pelitaharian.id – Kuasa hukum CHN, Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H., menegaskan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh kliennya saat ini berfokus pada kepastian masa depan tiga anak yang disebut masih terdampak akibat belum terselesaikannya persoalan keluarga yang kini berproses di Polda Sumatera Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. M. Sa’i Rangkuti bersama tim kuasa hukum usai mendampingi pelapor yang berinisial CHN memenuhi panggilan resmi penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Perlindungan Orang (PPO) Polda Sumut, Jumat, 19 Juni 2026, terkait agenda mediasi dan konfrontir atas sejumlah laporan yang sedang ditangani penyidik.

Bahwa kuasa hukum pelapor terdiri atas Dr. M. Sa’i Rangkuti, S.H., M.H. selaku ketua tim, bersama Muhammad Ilham, S.H., Rizky Fatimantara Pulungan, S.H., Muhammad Rafi Makarim, S.H., Muhammad Fahmi Hasibuan, S.H., dan Muhammad Rifat Zulkarnain Nasution, S.H..

Menurut Dr. M. Sa’i Rangkuti, terdapat tiga laporan yang saat ini masih berproses di Polda Sumatera Utara, yakni:

Laporan Polisi Nomor LP/B/361/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 4 Maret 2026, terkait dugaan tindak pidana kejahatan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 403 dan/atau Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sumpah Pemuda Pemko Medan