Menurut Fauzi, pandangan Fraksi Gerindra menunjukkan bahwa tingginya SILPA mencerminkan masih adanya ruang perbaikan dalam penyusunan perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengendalian berbagai program pembangunan yang dibiayai APBD.
Fraksi Gerindra berpandangan, walaupun sebagian SILPA dapat muncul karena efisiensi penggunaan anggaran, besarnya nilai SILPA Tahun Anggaran 2025 juga mengindikasikan masih terdapat program yang belum terlaksana secara maksimal, rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra mengingatkan agar besarnya SILPA tidak dimaknai sebagai keberhasilan penghematan apabila berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan dalam penghematan anggaran, sebab pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal berarti terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.”
