Demikian halnya Wagirin Arman dari Fraksi Golkar mempertanyakan, dari kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, sudah 12 mantan pimpinan DPRD Sumut dijatuhi hukuman beserta Gubsu, kemudian menyusul 38 mantan anggota Dewan dan baru-baru ini menyusul 14 lagi. Namun para eksekutif yang merupakan pengguna anggaran tidak diproses sampai sekarang.
“Kita tahu dampak yang ditimbulkan akibat penanganan proses hukum oleh KPK, timbul rasa takut dan kehati-hatian baik bagi pribadi legislator maupun eksekutif untuk menggunakan anggaran diluar dari mekanisme yang telah diatur dalam suatu regulasi yang sah,” kata Wagirin.
Dia menyebutkan, Sumut sempat menjadi barometer untuk tingkat nasional dan kebanggaan bagi masyarakat Sumut, jika ada “anak-anak daerah” ini yang mencapai keberhasilan karir atau menjadi seorang pejabat ditingkat nasional.Namun saat ini, sudah terbalik, bahkan tertunduk lesu serta malu, jika ada pejabat berasal dari Sumut, karena salah satu provinsi di Indonesia yang mencatat “kejahatan” korupsi terbesar atau urutan nomor 3 se Indonesia. Hal ini perlu dipikirkan bagaimana upaya dan langkah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
