Medan, pelitaharian.id – Penyampaian rekomendasi DPRD Medan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2022 Kepala Daerah untuk Perbaikan kedepannya pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (18/4/2023).
Rapat Paripurna DPRD Medan yang dibuka langsung Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, H. Rajuddin Sagala, S.Pdi dan beberapa Anggota DPRD Medan serta dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wirya Alrahman secara tatap muka dan secara daring (virtual) serta para pejabat Pemko Medan.
Dalam sambutannya Hasyim SE mengatakan, Rapat Paripurna tersebut merupakan lanjutan Rapat Paripurna, Senin (17/04/2023) dalam acara penyampaian hasil pembahasan LKPJ TA 2022 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan kepada Kepala Daerah (Wali Kota Medan) untuk perbaikan ke depannya.
Menurut Hasyim, rapat paripurna ini sudah memenuhi kuorum dengan ditandatangani 26 orang anggota dewan.
Sehari sebelumnya, Ketua Pansus LKPj Hendri Duin Sembiring sudah menyampaikan hasil pembahasan LKPj untuk dijadikan rekomendasi LKPj.
Rekomendasi DPRD Medan dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala yang selanjutnya rekomendasi diserahkan Hasyim kepada Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.
Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajuddin Sagala SPdI ketika membacakan rekomendasi DPRD Kota Medan sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah semoga ibadan puasa kita menjadi momen bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, kejujuran, keikhlasan dan kepedulian sosial.
“Kami berharap penyampaian rekomendasi ini nantinya dapat disikapi dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Medan dan menjadi masukank bagi Pemerintah untuk dapat menjadikan Kota Medan lebih baik ke dépannya” kata Rajuddin.
Dikatakannya, berdasarkan hasil laporan panitia khusus (Pansus) pembahasan LKPJ akhir TA 2022, DPRD Kota Medan berkesimpulan masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius Pemko Medan. Untuk itu kami sampaikan rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ Kepala Daerah TA 2022 yang kami rangkum untuk masing-masing OPD Pemko Medan sebagai berikut:
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan
Realisasi kinerja pada Dinas Kominfo Kota Medan rata-rata mendekati 100%, sedangkan realisasi belanja sebesar 95,55% Sebagai OPD yang menjadi corong Pemko Medan, Dinas Kominfo Kota Medan berperan menyampaikan program dan kegiatan Pemerintah. Dan karenanya dinas ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Kota Medan untuk dapat mengetahui informasi tentang perkembangan terkini Kota Medan.
Dinas Kominfo Kota Medan juga harus mampu berkoordinasi secara optimal dengan OPD yang lain dalam hal meneruskan laporan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam website resminya sehingga dapat segera ditindaklanjuti OPD terkait.
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Realisasi kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Kota Medan untuk TA 2022 dinilai sudah cukup baik karena sudah mencapai realisasi 95,55% dari keseluruhan anggaran dan mengingat dari target 10 kajian, 8 kajian sudah direkonemdasikan kepada OPD untuk ditindaklanjuti.
Namun melihat dari total anggaran yang ada, 50% anggaran belanja riset dan inovasi daerah dipergunakan untuk belánja pegawai. Oleh karena itu Pansus LKPJ DPRD Kota Medan merekomendasikan untuk adanya penyesuaian pegawai di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, mengingat masih adanya OPD di lingkungan Pemko Medan yang kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Pansus LKPJ DPRD Kota Medan meminta kepada Pemko Medan agar menambah anggaran belanja Badan Riset dan Inovasi Kota Medan, sehingga data mengedepankan penelitian dan kajan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan menempatkan tenaga ahli peneliti yang profesional pada badan ini sehingga bisa secara produktif melakukan kajian dan penelitian terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perncanaan pengembangan dan pembangunan Kota Medan.
Badan Riset dan Inovasi Kota Medan memiliki peranan penting yang harus mampu dikembangkan demi kemajuan Kota Medan dan Pemko Medan harus memperhatikan dengan tidak mengabaikan hasil-hasil kajian yang dihasilkan dan dilaporkan dalam bentuk rekomendasi.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan
Realisasi kinerja pada Badan Kesbangpol Kota Medan sebenarnya sudah cukup baik dengan serapan anggaran sebersar 92,24%, namun capaian target kinerja kurang baik karena hanya mencapai 52,50% karena terkait sasaran strategis berupa meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Medan dalam pembangunan daerah bersih dari Narkoba, dengan indikator menurunnya jumlah kelurahan bahaya Narkoba hanya terealisasi sebesar 5% saja.
Pemko Medan melalui Badan Kesbangpol perlu untuk memperhatikan keberadaan organisasi anti Narkoba yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan hibah kepada ornaisasi anti Narkoba yang ada di masyarakat mengingat marata peredaran narkotika di tengah-tengah masyarakat Kota Medan dan generasi muda.
Badan Kesbangpol diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap organisasi kepemudaan yang ada di Kota Medan.
Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan
Dalam rekomendasi yang dibacakan Rajudin Sagala mengungkapkan Pansus LKPJ berkeinginan untuk menggabungkan capaian kinerja pada bagian-bagian di Setda Kota Medan yakni:
Realisasi capaian kinerja pada bagian pemerintahan Setda Kota Medan Tahun 2022 sebesar 68%.
Dengan adanya Peraturan Walikota (Perwal) Medan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan dan Perwal Medan No. 51 Tahun 2021 Tentang Kependudukan dan Tugas dan Fungsi Kepling di Kota Medan. Dan Perda Kota Medan No. 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling, maka diharapkan para Kepling se Kota Medan data bekerja dengan baik dan optimal. Dan agar Pemko Medan memperhatikan kompetensi dan SDM dalam proses perekrutan Kepling.
Capaian realisasi kinerja dan pada bagian Organisasi Setda Kota Medan cukup baik yakni 77,24%
Yang menggembirakan pada Bagian Umum Setda Kota Medan serapan anggaran dan realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Medan sebesar 74,73%.
Secara umum realisasi kinerja pada seluruh bagian Setda Kota Medan cukup baik meskipun ada beberapa kendala namun masih bisa diatasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan
Realisasi kinerja pada Disdukcapil Kota Medan dinilai cukup baik dengan serapan anggaran sebesar 93,03% dan capaian kinerja sebesar 100%.
DPRD Medan berharap inovasi pelayanan kependudukan yang sudah dilaksanakan selama tahin 2022 seperti pelayanan online, pelayanan keliling, penambahan jam pelayanan administrasi dan lainnya untuk terus terlaksana secara berkesinambungan dan berlangsung baik sehingga masyarakat yang butuh pelayanan dapat terlayani dengan baik dan dalam waktu yang cepat doküman kependudukan dan pencatatan sipil telah selesai.
Disdukcapil Kota Medan diminta untuk secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan.
Tingginya angka pertumbuhan hunan vertical (apartemen) di Kota Medan mengharuskan Disdukcapil tetap proaktif untuk melakukan pendataan dalam rangka penertiban administrasi kependudukan dan untuk mengantisipasi adanya penduduk yang berdomisili di Kota Medan melakukan kegiatan yang melanggar hukum.
Data kependudukan yang teretam pada Disdukcapil agar terintegrasi secara online dengan seluruh OPD dan kecamatan yang ada di Pemko Medan sehingga dapat memudahkan masyarakat Kota Medan dalam pengurusan berbagai doküman administrasi kependudukan.
Diharapkan agar aplikasi pelayanan online sistem Sibisa yang dapat diakses melalui web berjalan dengan optimal sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dan agar sistim pengelolaan pengaduan masyarakat baik secara online maupun langsung dapat berjalan dengan maksimal sehingga memudahkan bagi masyarakat yang berurusan.
Inspektorat Kota Medan
Realisasi kinerja pada Inspektorat Kota Medan sudah cukup baik sebesar 82,22%.
Salah satu tugas utama Inspektorat adalah melakukan penindakan dan pengawsan serta evaluasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Agar berjalan efektif maka inspektorat diminta untuk melakukan pengawasn per triwulan dan dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam rangka peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur sipil negara (ASN) Kota Medan Inspektorat diminta untuk terus melakukan pengawasan mengingat di masyarakat masih ada ditemukan praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum birokrat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini seharusnya seharusnya mendapat perhatian serius dari Pemko Medan seringa bersama-sama kita bisa menjadikan sistem bürokrasi si Kota Medan menjadi lebih bersih dan transparan.
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdgangan Kota Medan
Realisasi kinerja pada dinas ini cukup baik dengan realisasi anggaran Koperasi UKM sebesar 94,53%, Perindustrian 94,56% dan Perdagangan 100,365%.
Dinas ini harus bekerjasama dengan Dinas Pariwisata agar berkoodinasi dengan pelaku industri pariwisata dalam melakukan pemasaran produk UKM Kota Medan.
Kegiatan pembinaan dalam perindustrian harus dapat memberikan output yang baik di dunia industri di wilayah Kota Medan, Banyak pelaku usaha yang berserk dibidang perdagangan yang kurang mendapat akses pasar, masih belum menguasai penggunaan teknologi serta modal kerja dan hal ini menjadi tugas yang utama dinas ini.
Dinas ini juga diharapkan data membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
Dinas ini juga agar pro aktif menjalin komunikasi dan berkoordinasi lintas sektoral dalam mengaantisipasi stok dan pasokan termasuk pengendalian harga-harga agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan
Realisasi pendapatan pada BPKAD sebesar 89,36% dan realisasi belanja sebesar 85,23%
Jangan ada pembiaran aset. Dimana aset yang ada harus dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat agar ke dépannya tidak menjadi polemik.
Lapangan-lapangan yang ada di kecamatan harus dibenahi karena banyak dimanfaatkan untuk berjualan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, Diharapkan pada saat perencanaan dapat lebih teliti lagi dalam membuat alokası anggaran sehingga bisa lebih berguna dan bermaanfaat.
Dinas Perhubungan Kota Medan
Realisasi belanja Dinas Perhubungan sebesar 90,08% sejalan dengan realisasi kinerja dinilai sudah cukup baik, Kiranya menjadi perhadian Dinas Perhubungan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola parkur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dan agar kawasan E-Parking diperluas dengan menambah ruas-ruas jalan seringa menambah pendapatan daerah.
Agar ditambah titik-titik CCTV, portal, halte, polisi tidur serta peynambahan petugas lapangan sehingga mampu mempermudah pengaturan lalu lintas mengurangi kemacetan.
Masih banyak diterima pengaduan dari masyarakat terkait masih adanya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang kondisinya rusak dan harus segera dilakukan perbaikan.
