“Apakah pelaku usaha yang menerima bantuan harus bersih dari tunggakan kredit atu seperti apa. Kami mohon penjelasannya kepada Pak Edward, sehingga kami yang memiliki usaha bisa mengajukan bantuan yang dikucurkan pemerintah terkait pandemi covid-19,” ujarnya.
Sementara itu Marlina br Hutajulu dan beberapa warga lainnya mengeluhkan soal ketidaksanggupan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Mereka menanyakan bagaimana caranya agar BPJS Kesehatan Mandiri bisa dipindahkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga menjadi peserta BPJS gratis.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Edward Hutabarat mengatakan, saat ini sangat banyak bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat akibat dampak pandemi covid-19. Salah satunya adalah bantuan bagi pelaku usaha kecil menangan (UMKM) dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,4 juta dan dari Pemprov Sumut sebesar Rp 1,9 juta.
Begitu juga dengan program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut, warga harus memiliki semua persyaratannya, utamanya data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
