“Jangan biarkan berlarut larut permasalahan, disini perlu peran Pemkab Karo bersama pemangku kepentingan lainnya duduk satu meja, ada masalah, cari apa motif masalah, lalu carikan solusi, jika perlu siasati untuk mempermudah penyelesaian,” ujarnya.
Menurutnya, ada informasi pekerjaan land clearing di kawasan hutan produksi di sekitar Desa Pertibi Kecamatan Merek tertunda sampai sekarang, karena masyarakat Pertibi mengklaim sebagai lahan yang hendak di cabut tungkul seluas 250 haktare tanah adat masyarakat.
“Tidak mungkin LUT dihentikan atau dipindahkan ke tempat lain, sebab dampaknya akan sia-sia, karena lokasinya berjauhan dengan rumah pengungsi Relokasi Tahap III di Siosar,” jelasnya.
Pencabutan tungkul itu harus dipercepat dengan mensiasati atau merevisi ulang SK KLHK tentang tukar-menukar kawasan hutan produksi 480, 11 hektare yang peruntukannya untuk pengungsi Siosar, agar apa yang diminta masyarakat Pertibi terpenuhi.
“Tapi jalankan dulu negoisasi, kordinasi dan duduk satu meja, bila memungkinkan ada lahan pengganti alihkan, jika ada kesepakatan, tetapi tidak menabrak aturan yang ada sesuai SK yang sudah ada peruntukannya,” tuturnya.
