Selain prosedur penangkapan dan penahanan, tim hukum mempersoalkan penetapan tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor SP.Tsk-05/KBC.0207/PPNS/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 atas nama NT.
Adapun untuk SIS, permohonan mempersoalkan Surat Penetapan Tersangka Nomor SP.Tsk-06/KBC.0207/PPNS/2026 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
Keberatan lainnya mencakup berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan barang bukti, serta administrasi penahanan terhadap masing-masing pemohon.
Tim advokat juga menghubungkan persoalan tersebut dengan Pasal 6 ayat (2) KUHAP baru mengenai kedudukan Polri sebagai penyidik utama. Mereka meminta hakim menilai apakah tindakan PPNS Bea dan Cukai dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Namun, penilaian atas kewenangan penyidik tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan khusus di bidang kepabeanan. Karena itu, dalil mengenai keharusan pelibatan Polri masih perlu diuji dengan mempertimbangkan dasar hukum, dokumen penyidikan, dan jawaban para termohon.
Kepemilikan Emas dan Pengetahuan Aturan Kepabeanan
Dalam berkas permohonan, kedua pemohon turut menyampaikan penjelasan mengenai kepemilikan emas dan pengetahuan mereka terhadap ketentuan kepabeanan.
