Mereka memohon agar penangkapan dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum. Para pemohon juga meminta agar berita acara pemeriksaan, administrasi penerimaan barang bukti, berita acara penyitaan, dan berita acara penahanan dinyatakan tidak sah sesuai dalil yang disampaikan.
Apabila permohonan dikabulkan, mereka meminta hakim memerintahkan para termohon membebaskan keduanya dari tahanan. Permohonan itu turut mencakup pemulihan hak, rehabilitasi nama baik, pengembalian barang yang disita, serta pernyataan mengenai ketidaksahan tindakan lanjutan yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan sesuai ruang lingkup masing-masing perkara.
Tim hukum juga mencantumkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil sebagai bagian dari argumentasi mereka.
Dr. M. Sa’i Rangkuti menyatakan bahwa praperadilan merupakan hak hukum kliennya untuk memperoleh pengujian terhadap tindakan penyidik.
Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk mengoreksi batas kewenangan PPNS agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.
