NT menyatakan bahwa dirinya membantu membawa emas milik SIS ke Kuala Lumpur. Sementara itu, SIS menerangkan bahwa emas tersebut merupakan miliknya dan disertai bukti pembelian dari Toko Emas Damero.
Keduanya juga merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang dan awak sarana pengangkut.
Dalam permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tidak mengetahui ketentuan yang berlaku terhadap emas batangan yang dibawa ke luar negeri dan tidak memiliki niat melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara mereka.
Akan tetapi, kepemilikan barang, nota pembelian, maupun pernyataan tidak mengetahui aturan tidak secara otomatis menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Penilaian tersebut tetap bergantung pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Praperadilan dalam perkara ini berfokus pada pengujian tindakan prosedural. Persoalan mengenai pembuktian dugaan tindak pidana merupakan hal berbeda yang harus dinilai sesuai tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Minta Dibebaskan dan Hak Dipulihkan
Dalam bagian tuntutan atau petitum, SIS dan NT meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan masing-masing.
