Dalam urusan pendidikan, kata Hendro, Gubsu/Wagubsu harus mampu menghadirkan kemudahan bagi generasi muda agar bisa merasakan pendidikan sesuai UU Sisdiknas. Sebagaiman janji Gubsu/Wagubsu harus tersedia 24 USB unit sekolah baru di Sumut dan pembenahan manajemen pendidikan dan budaya bersih.
Fraksi PKS, katanya, mencatat ada desain beasiswa untuk anak-anak Sumut bisa S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, kita mendorong agar dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 bisa direncanakan dan dianggarkan. Demikian halnya para guru, FPKS mendorong agar Provsu hadir untuk para GTT (Guru Tidak Tetap) dan memberikan kepastian hukum terhadap status P3K. “Kita tidak ingin dengar lagi ada gaji GTT terlambat bayar. Ini sangat menyedihkan. Jika para kabid di disdik dianggap lambat dan kurang etos kerjanya, Gubsu patut mengevaluasi,” pintanya.
Dalam hal ketahanan pangan, Hendro mendorong Pemprovsu di hut ke74 masyarakat Sumut tidak susah mendapatkan sembako khusus minyak goreng. Sebaiknya dilakukan operasi pasar, jangan sampai ada emak emak dan pelaku UKM sedih dan nangis akibat susahnya migor, baik persediaan maupu harga terlalu mahal. “Menjelang lebaran, kita minta ketersediaan sembako bisa dijaga kondisi dan kestabilan harganya,” ujarnya.
