Dalam urusan kesehatan, kata Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, Gubsu/wagubsu harus mampu mewujudkan agenda prioritas pembangunan kesehatan di Sumut. FPKS mendorong agar akses kesehatan dan fasilitas kesehatan baik tingkat satu maupun rujuakan bagi masyarakat dipermudah, jangan dipersulit. Kita mengusulkan kepesertaan PBI JKN KIS di Sumut ditambahkan.
FPKS juga mendorong kiranya honor/gaji tenaga medis harus sesuai dengan UMP, khususnya perawat di Sumut, karena data dari PPNI Sumut, masih banyak ditemukan honor perawat tidak sesuai dengan UMP dan UMK.Terkait penanganan covid, kita patut bersyukur, karena terkoordinasi dengan baik. Vaksinasi mengalami kemajuan mencapai target angka nasional. Kondisi menuju endemi harus kita sambut dengan baik.
Namun disektor infrastruktur, katanya lagi, kita sedih karena masih banyak jalan provinsi mengalami kerusakan, menunggu hadirnya keberpihakan anggaran untuk memperbaikinya. Dari catatan kami, banyak masyarakat komplen terkait kerusakan jalan. Masalah ini Pemprovsu harus menjawab dengan lugas untuk bisa menghadirkan jalan mantap agar masyarakat Sumut bisa menikmati jalan yang bagus. “Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap truk-truk galian C melebihi tonase, karena berpotensi menyebabkan jalan sudah dibangun menjadi rusak,” tegasnya.(CutRiri)
