Berita Utama

Paripurna DPRD Medan: Rekomendasi Panas untuk LKPJ 2024, Ada Catatan Kritis!

×

Paripurna DPRD Medan: Rekomendasi Panas untuk LKPJ 2024, Ada Catatan Kritis!

Sebarkan artikel ini
DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan pada Selasa (25/03/2025) pagi. (Foto; Dok. pelitaharian.id).
DPRD Kota Medan saat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan pada Selasa (25/03/2025) pagi. (Foto; Dok. pelitaharian.id).

XVII. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

  1. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 51,50%.
  2. Anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup tidak perlu terlalu besar karena dapat dialihkan ke OPD yang lebih membutuhkan.
  3. Dinas diharapkan dapat menyediakan lahan untuk tempat pembuangan sampah agar tidak ada lagi pembuangan sampah di tengah kota.
  4. Kecamatan-kecamatan di Kota Medan harus memberikan laporan retribusi sampah secara transparan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
  5. Usulan agar retribusi sampah disamakan dengan tagihan PDAM dan listrik untuk meningkatkan efisiensi dalam pembayaran.
  6. Dinas Lingkungan Hidup harus menggiatkan sosialisasi tentang bank sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan lebih baik.
  7. Pansus merekomendasikan agar program kerja Dinas Lingkungan Hidup dibahas lebih terperinci bersama Komisi IV DPRD Kota Medan.

“Pengelolaan sampah yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tegas Zulkarnaen, S.Km.

XVIII. Inspektorat Kota Medan

  1. Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Medan tergolong cukup baik, dengan capaian 84,75%.
  2. Pansus mengharapkan pengawasan internal oleh Inspektorat dapat lebih efektif dengan langsung menyentuh OPD terkait untuk perbaikan lebih lanjut.

“Pengawasan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” kata Zulkarnaen, S.Km.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *