Lebih lanjut, Syamsi yang saat ini menjabat Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Medan, juga bermohon kepada Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto sekaligus Presiden Terpilih periode 2024-2029, memperhatikan kondisi kami para veteran dan purnawiran TNI dalam permasalahan hukum ini.
Sementara itu, Tim Penasehat Hukum STM MH dari Benteng Keadilan, Nashril Haq Lubis, SH bersama Dr.(c) Mikrot Siregar, SH, MH, menyampaikan mengatakan dalam putusan itu ada miskomunikasi karena dalam putusan gugatan itu adalah STM MH, dimana STM itu bukanlah badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, dan selain itu tidak mempunyai lahan atau tanah yang dikuasai.
“Jadi kalau bukan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa mengklaim hak milik orang lain, karena itu hanya wadah perkumpulan warga dan tidak ada kaitan dengan isi penetapan yang kemudian menyita lahan warga,”ujarnya.
Sekali lagi kami tegas STM itu bukan badan hukum yang resmi jadi yang diletakan sita pada hari ini, kami selaku kuasa hukum melakukan penolakan, kenapa demikian karena STM MH tidak memiliki mempunyai aset atau tanah disini, yang punya tanah adalah warga yang berhadir saat ini yang melakukan protes atas penetapan sita oleh juru sita PN Lubuk Pakam, Azhari Siregar.
