Uncategorized

Legislator PKS Hj Hidayatai Minta Disdik Perketat Pengawasan PTM di Sumut

1
×

Legislator PKS Hj Hidayatai Minta Disdik Perketat Pengawasan PTM di Sumut

Sebarkan artikel ini

Medan, Pelitaharian.id – Salah seorang legislator DPRD Sumut dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Hj Hidayah Herlina Gusti Nasution minta pihak sekolah di Sumut terkhusus Kota Medan agar memperketat pengawasan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), agar para anak didik terhindar dari penyebaran pandemi Covid-19.  

“Pengetatan pengawasan ini dimaksudkan agar anak didik tidak tertular dan menjadikan kluster baru covid-19,” ujar Hidayah kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021) di Medan, menanggapi akan diberlakukannya PTM di Kota Medan, pekan ndepa  menyusul turunnya level 4 menjadi level 2 untuk Kota Medan.  

Dia merespon dibukanya PTM di Kota Medan, pekan depan, dengan terlebih dahulu dilakukan persiapan teknis dan penerapan protokol kesehatan. “PTM seyogyanya dapat dimulai bertahap, mengingat kondisi Covid-19 yang mulai menunjukkan trend penurunan berarti di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kota Medan,” ujarnya.  

Dijelaskan, dengan rencana PTM pekan depan, semua pihak termasuk Dinas Pendidikan dan jajarannya memetakan kondisi teknis dan karekteristik serta lingkungan sekolah yang akan belajar dengan protokol kesehatan. “Salah satunya, kita berharap ada aturan bagi orangtua khususnya yang anaknya masih duduk di bangku SD  untuk mengantar anaknya sampai gerbang sekolah, begitu sebaliknya ketika pulang, orangtua wajib menunggu di luar sekolah,” katanya.  

Kemudian, pihak sekolah patut mengawasi pedagang yang selama ini dibiarkan berjualan di pelataran sekolah. “Sebaiknya tidak lagi diberi kebebasan seperti itu, karena interaksi anak sekolah dan pedagang dikhawatirkan memunculkan potensi penyebaran Covid-19,” sebutnya.  

Rasa gembira anak-anak didik yang baru sekolah setelah dua tahun di rumah tentu dapat difahami, namun itu patut jadi perhatian agar kegembiraan itu tidak membuat mereka lupa untuk jaga jarak dan tetap menjaga kesehatan. “Terpenting, Pemko Medan dan pemkab di kabupaten/kota melalui Satgas untuk mempercepat program vaksinasi. Ini artinya akan memberikan jaminan yang lebih besar, karena kekebalan tubuh mereka semakin kuat,” lanjutnya.  

Menurutnya, masih ada daerah yang presentase vaksinnya masih 20 persen, termasuk untuk tenaga pendidik.  Hal ini harus dikejar, jangan sampai guru yang mengajar belum terlindungi kekebalan tubuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *