Politik

Agenda 2 Tempat Acara: Reses DPRD Medan di Timbang Deli Dipadati Warga, Godfried Lubis Uraikan Akses Bantuan Sosial hingga Layanan UHC

×

Agenda 2 Tempat Acara: Reses DPRD Medan di Timbang Deli Dipadati Warga, Godfried Lubis Uraikan Akses Bantuan Sosial hingga Layanan UHC

Sebarkan artikel ini

Ratusan masyarakat memanfaatkan forum reses untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai program pemerintah, mulai dari bantuan pendidikan, pengurangan PBB, bedah rumah, pelatihan kerja, hingga pelayanan kesehatan gratis berbasis UHC.

Ratusan warga mengikuti Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jalan Martoba I Lorong IV, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Minggu (26/07/2026). (pelitaharian.id/Foto: Arya)

Sebelum meninggalkan lokasi, Godfried masih meluangkan waktu berdialog dengan sejumlah warga yang ingin menyampaikan persoalan secara langsung di luar sesi tanya jawab resmi.

Godfried Tegaskan Rumah Sakit Tidak Boleh Menolak Pasien Pengguna UHC

Usai kegiatan reses, Godfried Effendi Lubis memberikan keterangan kepada awak media mengenai salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat, yakni pelayanan kesehatan bagi peserta Universal Health Coverage (UHC).

Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak dibenarkan menolak pasien yang membutuhkan penanganan medis, khususnya dalam kondisi darurat.

“Jadi maksudnya UHC ini menurut Juknisnya bahwa setiap rumah sakit yang menerima BPJS tidak berhak menolak. Menurut Undang-Undang Kesehatan dia harus diutamakan dulu keselamatan baru administrasi dan tidak ada pembayaran DP apapun. tidak boleh seperti itu.”

Menurut Godfried, Pemerintah Kota Medan setiap tahun telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat melalui program UHC. Karena itu, pelayanan kepada warga harus berjalan sesuai aturan tanpa mengedepankan persoalan administrasi.