Godfried kemudian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), kini mengacu pada sistem pendataan berbasis desil. Karena itu, masyarakat perlu memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya telah sesuai agar tidak mengalami kendala saat mengajukan bantuan.
Ia juga menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi penilaian penerima bantuan, mulai dari status pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kependudukan, kondisi tempat tinggal, hingga penggunaan daya listrik rumah tangga. Menurutnya, pembaruan data administrasi menjadi langkah penting agar hak masyarakat terhadap program pemerintah dapat diproses sesuai ketentuan.
Pada kesempatan tersebut, Godfried memberikan penjelasan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mengingatkan bahwa bantuan pendidikan tidak otomatis berlanjut pada setiap jenjang sekolah apabila peserta didik tidak kembali didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku.
Untuk memberikan gambaran, ia menceritakan pengalaman membantu dua mahasiswa asal Kota Medan yang diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB). Melalui proses pengurusan PIP, keduanya akhirnya dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus menanggung biaya kuliah.
