Mengenai pelayanan kesehatan, ia menyampaikan pengalaman yang dialaminya.
“Nah, kalau kita enggak mendapatkan uang tersebut, bagaimana lanjutannya untuk ee kesehatan tindakan untuk itu, Pak? Itu yang saya pertanyakan. Sementara kan mengurus untuk di kepolisian butuh waktu. Kalau ini ee tadinya saya kan kejadiannya malam sesoknya harus kita baru kita bisa ke kepolisian. Jadi untuk satu malam itu kita kalau enggak mendapat uang 2 juta itu berarti kita enggak ditangani.”
Godfried: Pelayanan Publik Harus Memiliki Standar yang Jelas
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Godfried Effendi Lubis menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Medan.
Ia menilai setiap perangkat daerah perlu memiliki standar pelayanan yang jelas sehingga masyarakat mengetahui persyaratan, biaya, serta jangka waktu penyelesaian setiap layanan administrasi.
“Memang di medan ini kita akui pelayanan itu belum standar. Banyak kantor dinas di Medan ini SKBD belum memiliki SO 9.000. SO 9.000 itu apa? Ada standar pelayanan dari mulai awal sampai akhir bagaimana? berapa lama dan berapa biayanya itu harus terukur.”
