Politik

Agenda 2 Tempat Acara: Reses DPRD Medan di Timbang Deli Dipadati Warga, Godfried Lubis Uraikan Akses Bantuan Sosial hingga Layanan UHC

×

Agenda 2 Tempat Acara: Reses DPRD Medan di Timbang Deli Dipadati Warga, Godfried Lubis Uraikan Akses Bantuan Sosial hingga Layanan UHC

Sebarkan artikel ini

Ratusan masyarakat memanfaatkan forum reses untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai program pemerintah, mulai dari bantuan pendidikan, pengurangan PBB, bedah rumah, pelatihan kerja, hingga pelayanan kesehatan gratis berbasis UHC.

Ratusan warga mengikuti Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jalan Martoba I Lorong IV, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Minggu (26/07/2026). (pelitaharian.id/Foto: Arya)

Selain sektor pendidikan, Godfried turut mengingatkan warga agar memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengajuan keringanan sehingga masyarakat tidak perlu langsung merasa terbebani apabila nilai pajak dinilai terlalu tinggi.

Ia juga menjelaskan adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan seperti teknisi pendingin ruangan (AC), servis sepeda motor, tata rias, menjahit hingga keterampilan lainnya yang diberikan tanpa biaya kepada peserta.

Di bidang perumahan, Godfried menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dapat mengusulkan program bedah rumah melalui jalur yang telah ditentukan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kepemilikan.

Selain itu, ia menerangkan adanya bantuan pembangunan jaringan pipa air bersih pada kawasan yang memenuhi kriteria pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air perpipaan dengan biaya pembangunan jaringan distribusi yang ditanggung pemerintah.