Medan, pelitaharian.id – Kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disorot pada Rapat Paripurna DPRD Medan dalam agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6).
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua: Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
Pemandangan Umum Fraksi P Gerindra yang dibacakan Haris Kelana Damanik mengungkapkan, 11 OPD yang disoroti partai ini adalah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan Dinas Sosial.
Fraksi Gerindra meminta wali kota mengusut tuntas adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan honorer di Dinas Perhubungan baru-baru ini dan adanya kutipan uang parkir di kawasan kantor pemerintahan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sorotan terhadap Dinas PU adalah masalah infrastruktur, masalah banjir dan jalan berluang agar secepatnya dapat diselesaikan.
