“Mereka masih mengeluh tentang penggunaan kartu UHC atau KTP mereka masih ragu-ragu menggunakannya ini karena banyak rumah sakit setengah hati untuk melayani dia pakai KTP.”
Godfried juga menyoroti persoalan ketersediaan kamar rawat inap yang masih sering menjadi alasan penolakan pasien. Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih terintegrasi agar masyarakat dapat mengetahui rumah sakit yang masih memiliki ruang perawatan.
“Maka ini kemudian program UHC ini gak jalan.”
Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kota Medan, BPJS Kesehatan, dan seluruh rumah sakit dapat semakin diperkuat sehingga masyarakat benar-benar memperoleh hak pelayanan kesehatan sebagaimana telah dianggarkan pemerintah.
