Selain itu, Godfried mengimbau masyarakat menjaga kondisi fisik KTP agar tetap layak digunakan, sekaligus memastikan dokumen kependudukan yang dimiliki merupakan dokumen resmi dan sah.
Menurutnya, KTP menjadi dokumen utama yang menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis yang disediakan Pemerintah Kota Medan melalui program UHC.
Godfried juga menyampaikan bahwa layanan tersebut setara dengan kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III. Seluruh pembiayaan program, lanjutnya, telah ditanggung Pemerintah Kota Medan melalui alokasi anggaran daerah sehingga masyarakat tidak lagi dibebani iuran saat memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“KTP itu sejajar dengan BPJS kelas 3. Dari mana iurannya? Iuran nya sudah dibayar pemerintah Kota Medan sebanyak 350 miliar per tahun.”
Ia berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal, baik untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS, sehingga tidak ada lagi warga Kota Medan yang menunda pengobatan hanya karena alasan biaya.
“Jadi tolong dimanfaatkan ini artinya jangan ada lagi penduduk Medan yang sakit tidak berobat. Ah itu dia. Sudah jangan penduduk Medan terlantar. Kenapa kau sakit enggak berobat? Enggak ada uangku. Enggak ada itu.”
Pelayanan Kesehatan Terus Disempurnakan
Melanjutkan pemaparannya, Godfried Effendi Lubis menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan bersama DPRD terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program UHC. Salah satu persoalan yang masih sering dikeluhkan masyarakat, menurutnya, adalah keterbatasan kamar rawat inap di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
