DPRD dan Pemko Medan Setujui Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2023 Serta Laporan Banggar dan Pendapat Fraksi-fraksi
” Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi”, dikatakannya.
Selanjutnya, R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.T.I., M.Kom menyampaikan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Walikota diwajibkan untuk mengajukan laporan keterangan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa ; laporan realisasi apbd, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
” Sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Walikota diwajibkan untuk mengajukan laporan keterangan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa ; laporan realisasi apbd, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “, ungkapnya.
