Selanjutnya, Rajudin mengatakan berdasarkan hasil rapat di atas Badan Anggaran DPRD kota Medan menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai berikut: Rekomendasi umum Sisi kebijakan APBD seharusnya dapat dijadikan instrumen kunci yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi, kendalikan inflasi di daerah yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, ekonomi makro pemerintah kota Medan dalam hal ini presentasi pertumbuhan 5,04%, tingkat pengangguran 8,67% serta Angka kemiskinan 8%.
” Berdasarkan hasil rapat di atas Badan Anggaran DPRD kota Medan menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai berikut: Rekomendasi umum Sisi kebijakan APBD seharusnya dapat dijadikan instrumen kunci yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi, kendalikan inflasi di daerah yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, ekonomi makro pemerintah kota Medan dalam hal ini presentasi pertumbuhan 5,04%, tingkat pengangguran 8,67% serta Angka kemiskinan 8% “, ungkapnya.
Selanjutnya, agar dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penetapan yang berkaitan untuk program penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan seperti penetapan anggaran untuk alokasi bantuan jaminan sosial Sisi pendapatan-pendapatan daerah pada anggaran tahun 2023 ditargetkan sebesar 7,2 triliun lebih direalisasikan sebesar 79,53% atau 5,8% lebih, pendapatan yang tidak dapat direalisasikan mencapai 1,4%.
