Lanjutnya bahwa Fraksi Gerindra tentunya telah melakukan evaluasi baik di komisi maupun di badan anggaran tentang keterangan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, maka Fraksi Gerindra dapat menjelaskan gambaran apbd tahun anggaran 2023 sebagai berikut :
Laporan realisasi pendapatan daerah pemko medan tahun anggaran 2023 tercatat sebesar rp 5,8 triliun lebih. pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (pad) rp 2,4 triliun, pendapatan transfer rp 3,2 triliun lebih dan pendapatan lain-lain uang sah sebesar rp 98,84 miliar lebih atau 93,38 persen dari target yang ditetapkan.
” Fraksi Gerindra tentunya telah melakukan evaluasi baik di komisi maupun di badan anggaran tentang keterangan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, maka Fraksi Gerindra dapat menjelaskan gambaran apbd tahun anggaran 2023 sebagai berikut :
Laporan realisasi pendapatan daerah pemko medan tahun anggaran 2023 tercatat sebesar rp 5,8 triliun lebih. pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (pad) rp 2,4 triliun, pendapatan transfer rp 3,2 triliun lebih dan pendapatan lain-lain uang sah sebesar rp 98,84 miliar lebih atau 93,38 persen dari target yang ditetapkan “, disampaikannya.
Juga menyampaikan, dari sisi belanja daerah atau serapan anggaran secara akumulatif tercatat sebesar rp 6,2 triliun lebih. rincian belanja terdiri dari belanja operasi sebesar rp 4,7 triliun lebih, belanja modal sebesar rp 1,4 triliun lebih dan belanja tak terduga rp 116,1 milyar lebih. sehingga belanja daerah yang tercapai sebesar 80,09 % dari target yang ditetapkan. dari sisi pembiayaan, penerimaan sebesar rp 548,5 milyar lebih triliun sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil.
” Dari sisi belanja daerah atau serapan anggaran secara akumulatif tercatat sebesar rp 6,2 triliun lebih. rincian belanja terdiri dari belanja operasi sebesar rp 4,7 triliun lebih, belanja modal sebesar rp 1,4 triliun lebih dan belanja tak terduga rp 116,1 milyar lebih. sehingga belanja daerah yang tercapai sebesar 80,09 % dari target yang ditetapkan. dari sisi pembiayaan, penerimaan sebesar rp 548,5 milyar lebih triliun sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil “, disampaikannya.
Lanjutnya, meskipun capaian target hanya 79,53 %, fraksi gerindra mendukung dan mengapresiasi pemko medan terhadap capaian kinerja makro ekonomi kota medan yang cukup positif seperti, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 %, pdrb (atas dasar harga berlaku) menjadi rp 303,3 triliun dan inflasi yang terkendali sebesar 2,19 %.
” Meskipun capaian target hanya 79,53 %, fraksi gerindra mendukung dan mengapresiasi pemko medan terhadap capaian kinerja makro ekonomi kota medan yang cukup positif seperti, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 %, pdrb (atas dasar harga berlaku) menjadi rp 303,3 triliun dan inflasi yang terkendali sebesar 2,19 % “, ungkapnya.
Tambahnya, bahwa sisa laporan penggunaan anggaran (silpa) ta 2023 sebesar 68,6 milyar sedangkan silpa ta 2022 adalah sebesar rp. 548, 5 milyar lebih, fraksi gerindra mengapresiasi silpa untuk ta 2023 sudah sangat jauh menurun jika dibandingkan silpa tahun anggaran 2022.
” Bahwa sisa laporan penggunaan anggaran (silpa) ta 2023 sebesar 68,6 milyar sedangkan silpa ta 2022 adalah sebesar rp. 548, 5 milyar lebih, fraksi gerindra mengapresiasi silpa untuk ta 2023 sudah sangat jauh menurun jika dibandingkan silpa tahun anggaran 2022 “, disampaikannya.
Pada kesempatan ini Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan catatan-catatan, kritik dan saran sebagai bagian dari pendapat fraksi terkait lpj pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 berikut :
1. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI yang diserahkan langsung kepala perwakilan bpk ri sumatera utara kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Medan tahun anggaran 2023. Fraksi Gerindra sangat mengapresiasi terhadap hal tersebut, dan berharap untuk kedepannya opini WTP ini dapat dipertahankan terus.
2. Dengan menurunnya angka Silpa pada realisasi APBD tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Medan melalui tim anggaran pemerintah daerah diharapkan kedepannya untuk dapat lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan perencanaan terhadap seluruh program kegiatan organisasi perangkat daerah Kota Medan dengan mengedepankan program kegiatan yang menjadi skala prioritas dan memaksimalkan kinerja daripada OPD di pemerintahan Kota Medan. diharapkan untuk kedepannya angka Silpa ini bisa menurun lagi.
3. Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap kepada pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, khususnya terhadap pendapatan daerah agar terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemko Medan yang terealisasi hanya sebesar 83, 55 % saja. fraksi Gerindra menilai OPD masih banyak yang belum kreatif dalam memanfaatkan anggaran.
Pelaksanaan program pembangunan masih belum signifikan. dan hal tersebut dapat kita lihat dilapangan. masih rendahnya serapan anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan. Fraksi Gerindra menilai bahwa masih rendahnya pendapatan asli daerah (pad) meski potensi pemasukan cukup besar dari berbagai sektor. fraksi gerindra sangat menyesalkan hal ini terus terjadi dan kedepan harus ada pembenahan dan perbaikan dan kami berharap dalam masa yang akan datang. meskipun kali ini laporan pertanggungjawaban apbd tahun 2022 menunjukkan anggaran antara pendapatan dan belanja mengalami defisit sebesar rp. 597 milyar lebih berbeda dengan tahun 2021 dimana pendapatan dan belanjanya mengalami surplus sebesar rp. 523 milyar lebih hal ini tentu pemko medan harus menyesuaikan pada permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan pemko medan diminta lebih cermat dan teliti dalam menghitung potensi pendapatan asli daerah.
4. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa tidak cukup mengacu pada Permendagri nomor 77 saja, pemerintah Kota Medan harus mengikuti permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD) terkait penggunaan 6 dimensi alat ukur mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan proses pelaporan keuangan APBD yang berisi:
1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,
2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD,
3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah,
4) Penyerapan anggaran,
5) Kondisi keuangan daerah, dan
6) Opini bpk atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
5. Dari sisi belanja daerah pemko medan yang terealisasikan sebesar 79,53 %, fraksi gerindra menilai capaian realisasi belanja harus lebih ditingkatkan dan kedepannya harus dilakukan perbaikan dalam mengelola anggaran.
6. Untuk dinas pendidikan dan kebudayaan, fraksi gerindra menilai capaian realisasi anggaran masih rendah, dan menghimbau kepada saudara kepala dinas pendidikan dan kebudayaan agar permasalahan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), harus benar-benar terealisasi dengan baik. sarana dan prasarana disekolah harus ditingkatkan, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan pendidikan juga merupakan upaya memperbaiki sistem pendidikan di Kota Medan. pendistribusian insentif bagi tenaga guru honor fraksi gerindra meminta agar pembayaran gaji insentif guru honor di prioritaskan demi peningkatan mutu pendidikan, ke depan pembayaran honor insentif dapat di lakukan setiap bulan. dinas pendidikan harus memiliki program kerja dalam mendata dan mengawasi siswa yang putus sekolah dan kurang mampu dan membuat anggaran dalam apbd untuk membantu siswa yang miskin.
7. Untuk dinas kesehatan, fraksi gerindra menilai capaian target pendapatan masih harus terus dimaksimalkan. dinas kesehatan diminta untuk realistis terhadap penetapan target pendapatan blud. rsu dr. pirngadi sehingga perlu menjadi perhatian dan diperbaiki kedepannya. dinas kesehatan harus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dari segi kualitas maupun kuantitas. pemko medan melalui dinas kesehatan harus menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah melakukan pungli di puskesmas yang keberadaannya telah meresahkan dan menyusahkan masyarakat kota medan.
8. Untuk dinas sumber daya air, bina marga, dan bina konstruksi (sdabmbk) kota medan atau dinas pekerjaan umum kota medan, capaian masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan , padahal anggarannya sudah paling besar dibandingkan dinas yang lain, fraksi gerindra menghimbau kepada pemko medan harus segera menuntaskan revitalisasi lapangan merdeka yang ditargetkan selesai tahun ini serta revitalisasi stadion teladan medan yang juga ditargetkan selesai oktober tahun ini. perbaikan jalan dan drainase juga harus seger dimaksimalkan. fraksi gerinda masih berharap agar permasalahan infrastruktur di kota medan cepat terlaksanakan sesuai dengan program kerja pemko medan dan diharapkan dinas terkait untuk mengakomodir pokok-pokok fikiran dprd dalam skala prioritas terhadap perbaikan jalan dan drainase serta program penghijauan. begitu juga permasalahan banjir di kota medan juga yang sampai saat ini masih belum maksimal dan harus segera dituntaskan.
9. Untuk dinas perumahan, kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan, fraksi gerindra menilai capaian realisasi belanja dinas terkait masih sangat rendah padahal anggarannya sudah besar, hal ini harus menjadi pelajaran bagi pemko medan melalui dinas terkait agar lebih profesional dan memahami tata kelola penganggaran apbd. mengingatkan agar dinas perkim berhati-hati terhadap adanya temuan bpk terhadap imb, jangan kebijakan diberlakukan hanya bangunan kecil yang imb nya kecil, tetapi banyak bangunan yang besar tidak sesuai dengan peruntukkannya yang sangat merugikan pendapatan daerah kota medan yang harus diproses. pembenahan taman kota dalam penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan harus menjadi program kerja yang segera dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan permen atrkbpn nomor 14 tahun 2022 tentang ruang terbuka hijau. fraksi gerindra juga menghimbau agar perkim jangan menyalahgunakan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau kkn.
10. Untuk satpol pp, fraksi gerindra meminta untuk melaksanakan penegakan keberadaan reklame dan imb yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dengan segera melakukan penindakan berupa pemberian sanksi sosial untuk memberikan efek jera bagi pelaku. fraksi gerindra meminta kepada pemko medan harus segera ditertibkan, dan memberikan sanksi yang tegas pagi pelanggar aturan. fraksi gerindra menilai pajak dari reklame ini masih harus terus ditingkatkan. dan fraksi gerindra juga menghimbau kepada satpol pp untuk ikut bersama-sama dengan polrestabes kota medan dalam memberantas begal dan pungli yang kondisinya membuat kota medan semakin meresahkan, dan membuat kota medan menjadi kota yang tidak aman dan mencekam jika dimalam hari, diharapkan kepada pemko medan untuk dapat melibatkan satpol pp dalam penanganan begal di kota medan.
11. Untuk dinas kebersihan dan pertamanan untuk menghimbau agar meningkatkan pad dari retribusi sampah, pemerintah kota medan diminta untuk melakukan upaya penertiban pemungutan retribusi sampah. fraksi Gerindra menilai bahwa kinerja pada dinas ini harus lebih ditingkatkan.
12. Untuk dinas sosial, fraksi gerindra menghimbau agar merekomendasikan pendirian panti rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk mengatasi anak jalanan, pengemis, gelandangan dan psk. dinas sosial kota medan harus melakukan pendataan penduduk secara berkala dan menerapkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mengingat pemberian bantuan sosial berdasarkan pada verifikasi data dari dinas sosial.
13. Untuk dinas ketenagakerjaan, fraksi gerindra menilai masih banyaknya permasalahan pelanggaran hak-hak daripada pekerja yang oleh perusahaan belum teratasi, banyak para pekerja yang permasalahannya tidak terselesaikan bahkan setelah melaporkan ke dinas ketenagakerjaan. banyak laporan bahwa para pekerja tidak mendapatkan haknya setelah diberhentikan dari perusahaan, dan fraksi gerindra menilai dinas ketenagakerjaan masih belum melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan normatif terhadap hak-hak pekerja, serta tidak menberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang belum memiliki izin bahkan memiliki perjanjian kerja bersama yang sangat merugikan hak-hak pekerja.
14. Untuk dinas koperasi, perindustrian dan pedagangan, fraksi gerindra menilai kinerja dinas pedagangan kota medan jauh dari maksimal dalam memberikan pendapatan asli daerah (pad) ke dalam kas pemerintah kota (pemko) medan dari tahun ke tahun. angka tersebut bisa diperoleh lebih besar mengingat besarnya potensi pad dari dinas tersebut. fraksi gerindra juga meminta dinas perdagangan untuk meningkatkan pengawasannya dalam memberikan perlindungan hak konsumen kepada setiap konsumen, khususnya berat barang yang diperjualbelikan di pasar. dinas perdagangan juga diminta untuk dapat mengontrol harga kebutuhan pokok di kota medan yang tidak stabil. peran dinas perdagangan terbilang sangat lemah dalam mengontrol harga-harga bahan pokok di pasaran. harusnya ada upaya nyata untuk mengontrol dan menekan tingginya harga kebutuhan pokok di kota medan. fraksi gerindra meminta dinas perdagangan kota medan untuk serius membantu permasalahan yang selama ini di alami pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm) di kota medan, yakni persoalan pemasaran.
15. Untuk badan pendapatan daerah kota medan, ada 3 kendala sesuai laporan bapenda yang mengakibatkan realisasi target menjadi lambat. seperti minimnya kepatuhan, sanksi dan integritas. untuk itu fraksi gerindra mendorong pihak bapenda tetap berinovasi bekerja keras untuk peningkatan pad. adapun beberapa objek pajak yang dinilai memungkinkan untuk ditingkatkan yakni dari pajak penerangan jalan (ppj) yang dikutip pln melalui tagihan retribusi pln. potensi ppj sangat besar, sangat sayang kalau tidak dimaksimalkan. untuk pajak reklame masih perlu dimaksimalkan. fraksi gerindra menilai masih banyak bangunan-bangunan liar lainnya tanpa imb perlu juga ditindak tegas dan segera di antisipasi karena dapat mengurangi pad kota medan. sebagaimana tindakan pemko medan terhadap gedung center point yang menunggak membayar imb, sehingga pemko medan harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hal ini, dan segera di minimalisir bangunan-bangunan yang tak ada imbnya. pemerintah kota medan melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan diminta untuk secara optimal mengawasi pelaksanaan tugas pendataan dan pemeriksaan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan pendapatan daerah. untuk meningkatkan masyarakat terhadap kesadaran wajib pajak.
16. Untuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kota medan fraksi gerindra meminta agar proaktif menggali potensi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) pemko medan. namun, dalam upaya peningkatan pad diingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang prima. fraksi gerindra berharap agar dinas tersebut berupaya memberikan pelayanan pengurusan izin usaha. mempermudah persyaratan dan percepatan pelayanan pengurusan izin dan perlu ada planing demi peningkatan pad tanpa mengurangi pelayanan pengurusan izin.
17. Untuk dinas perhubungan, fraksi gerindra fraksi gerindra menyarankan kepada dinas perhubungan (dishub) kota medan agar membuat inovasi dan terobosan dalam pengelolaannya menjadi lebih baik lagi, baik dalam penataan maupun retribusi. fraksi gerindra juga meminta dinas perhubungan kota medan dapat menyahuti permintaan warga terkait penerangan di pemukiman sangat penting untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian dan begal yang selama ini merajalela. dan segera merealisasikan pemasangan lpju sesuai permohonan kepling untuk membantu warganya. fraksi gerindra meminta agar oknum-oknum yang melakukan pungli terhadap parkir agar ditindak tegas sehingga tidak terjadi lagi kebocoran. program e-parking ini harus lebih ditingkatkan lagi dan diawasi pelaksanaanya, agar terjadi peningkatan pad yang signifikan. demikian juga pengawasan terhadap pengutipan parkir ditepi jalan umum, masih banyak ditemukan pungutan liar, yang dilakukan oleh oknum petugas dinas perhubungan terhadap juru parkir untuk perusahaan umum daerah pembangunan kota medan diminta untuk dapat menambah pos-pos kegiatan sesuai dengan sub-sub bidang usaha yang telah ditambahkan dalam peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah yang telah disahkan.
18. Secara umum menurut pendapat kami bahwa seluruh kinerja dinas di pemko medan di kota medan yang lainnya juga masih masih jauh dari yang ditargetkan. fraksi gerindra meminta agar saudara walikota lebih selektif dalam memilih pimpinan opd, karena mau saja tapi tidak mampu maka tidak akan ada kemajuan.
19. Program-program keagamaan harus juga ditingkatkan dan menjadi perhatian serius, pemko medan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan premanisme, begal karena kota medan sudah sangat darurat kriminalitas begal dan pungutan liar dijalanan. fraksi gerindra meminta agar pihak polrestabes kota medan untuk segera menuntaskan begal dan pungli dikota medan agar ketika pelakunya ditangkap untuk segera dipidanakan, jika memang sudah kondisi yang berbahaya dan banyak memakan korban.
20. Fraksi gerindra meminta kepada pemko medan agar mengalokasikan 20 persen dari pendapatan asli daerah (pad) kota medan untuk penanggulangan kemiskinan. anggaran dari pad itu untuk memenuhi hak-hak warga miskin yakni hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan pekerjaan dan berusaha.sehingga kalau ditambah jadi 20 persen, maka tidak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan hak-haknya.
fraksi partai gerindra sangat menyayangkan serapan anggaran tahun 2023 yang masih sangat minim pada hampir di seluruh opd. hal ini menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana kerja untuk rancangan kedepan agar lebih terukur dan terencana sehingga tidak terjadi revisi maupun pergeseran kegiatan.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan memberikan pendapat sebagai berikut :
i. Fraksi gerindra menilai bahwa pemerintah kota medan harus menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat kota medan, karena tidak ada indikator yang jelas dan nyata dalam penyusunan perencanaan pembangunan di kota medan.
ii. Pemerintah kota medan harus fokus dan maksimal terhadap perencanaan penggunaaan anggaran dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dll.
iii. Pemerintah kota medan harus membuat rencana induk master plan dalam pembangunan insfrastruktur kota medan secara utuh, rinci dan jelas.
iv. Pemerintah diharapkan untuk tidak gagal dalam mengelola keuangan dan tetap mempertahankan laporan keuangan pemko medan kepada bpk dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Struktur realisasi APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah kota medan adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan daerah Rp. 5.802.580.478.749,50
(lima triliun delapan ratus dua milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah)
b. Belanja daerah Rp. 6.282.441.543.317,28
(enam triliun dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah)
c. Pembiayaan daerah
Penerimaan Pp. 548.541.290.818,08
(lima ratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas koma delapan rupiah)
Pengeluaran – pembiayaan netto Rp. 548.541.290.818,08
(lima ratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas koma delapan rupiah)
Silpa Rp. 68.680.226.250,30
(enam puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah tiga sen)
Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh semua hal yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, jawaban pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum anggota dprd dari fraksi-fraksi, rapat dengar pendapat antara panitia khusus dengan pemerintah kota medan maupun dengan kepala dinas, serta laporan hasil pembahasan komisi-komisi, maka kami fraksi Partai Gerindra dprd kota medan, menerima dan menyetujui, rancangan peraturan daerah kota medan tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023 “dengan ketentuan pemerintah Kota Medan harus menindaklanjuti catatan catatan yang kami sampaikan diatas”.
Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
